Cerita

HaRi: Masa Depan Masyarakat Lokal dan Hutan Tersisa di Sumatera Utara

· 2 menit baca

NTFP-EP Indonesia

Hutan Rakyat Institute (HaRi) Sumatera Utara menggelar acara seminar peduli terhadap lingkungan dengan tema "Masa Depan Masyarakat Lokal dan Hutan Tersisa di Sumatera Utara", di Medan, Senin, 22 Juli 2019.

Bersama dengan Non-Timber Forest Products-Exchange Programme (NTFP-EP), YDPK, dan Walhi Sumatera Utara bermaksud agar dapat memberikan informasi ter-update tentang hutan sekaligus wadah kritis untuk bersama-sama melihat lebih dekat terkait pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal, kampanye dan upaya penyelamatan hutan tersisa yang ada di Sumatera Utara.

"Masalah kita sebenarnya sama dari dahulu terkait masyarakat lokal adat. Selama permasalahan ekonomi ditingkat masyarakat belum dapat diselesaikan, maka permasalahan hutan pun juga belum dapat diselesaikan. Ada pandangan bahwa buat sejahtera masyarakat maka hutan pun akan sejahtera. Maksudnya adalah jika manusianya dibuat sibuk dengan kegiatan dalam pemenuhan hak-haknya maka bisa dipastikan manusia tersebut tidak akan merusak hutan dan ekosistem hutan," ujar Jusupta Tarigan (perwakilan NTFP-EP Indonesia). Dirinya juga menambahkana bahwa "Hasil hutan bukan kayu bisa mencapai 90% dan hutan kayu hanya 10%, tapi kenapa semua melihatnya ke hutan kayu? Hal tersebut perlu dicermati dengan teliti tentang motif dibalik pembukaan lahan hutan, apakah murni untuk kebutuhan rakyat atau ada motif lain."

Hal selaras juga disampaikan oleh Debora (YDPK), "Masa depan petani ada di hutan, jadi jika masalah ekonomi petani tidak bisa ditangani bagaimana bisa petani menyelesaikan masalah perhutanan yang memang merupakan masa depan mereka? Selain itu, masih minim orang-orang yang peduli terhadap hutan dan dampak dari kerusakan hutan untuk masyarakat lokal di sekitar hutan."

Sementara, Abetnego Tarigan (Perwakilan Kantor Staf Presiden) mengatakan, "Banyak pihak tidak melihat terkait kebijakan era pak Jokowi di bidang hutan dan agraria. Pak jokowi sudah tidak memikirkan lagi terkait pungli korupsi karena zaman sekarang tinggal tangkap saja pelakunya, akan tetapi yang difokuskan adalah bagaimana pembangunan SDM."

"Sekarang, permasalahan yang ada pada kebijakan lebih kearah unsur politiknya, maka dari itu respon yang tercipta pun lebih ke arah politik bukan unsur utama dari kebijakannya itu sendiri", tambahnya.

Di akhir acara ditutup dengan adanya presentasi dari hasil penelitian HaRi terkait tata kelola hasil hutan non kayu oleh kaum perempuan di Kabupaten Dairi.